Marriott International Tandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kemenparekraf 

• Penandatanganan peristiwa penting tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air.

VISI.NEWS | DENPASAR - Marriott International Inc. di Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Penandatanganan peristiwa penting tersebut dihadiri oleh Ni Wayan Giri Adnyani, Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Kreatif (Baparekraf); Agustini Rahayu, Direktur Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf/Baparekraf untuk area Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika; dan Ramesh Jackson, Area Vice President Indonesia, Marriott International.

Nota Kesepahaman (MoU) tersebut mencakup kerjasama yang meliputi destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata; bidang kelembagaan termasuk pengembangan bakat dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata; bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta bentuk kerjasama lain yang bermanfaat bagi industri pariwisata dan perhotelan dalam jangka waktu tiga tahun sejak penandatanganan.

Ramesh Jackson, Area Vice President Indonesia untuk Marriott International, dalam rilisnya Rabu (3/8/2022), mengatakan Marriott International akan terus berkomitmen untuk mendukung pariwisata Indonesia. "Secara kolektif kami bertujuan untuk meningkatkan pengalaman bagi wisatawan agar lebih dekat dengan keindahan Indonesia, keajaiban alamnya, kekayaan sejarahnya, serta masyarakatnya," jelasnya..

"Kami berharap dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang telah bekerja tanpa lelah untuk mendorong sektor pariwisata," ujar Ramesh.

Dalam keterangannya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, menyampaikan bahwa MoU ini merupakan langkah nyata menuju komitmen antara sektor publik dan swasta, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan pembangunan yang lebih inklusif dalam bidang pariwisata.