Mahasiswa Sukabumi Berunjuk Rasa, Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan

VISI.NEWS | SUKABUMI - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  se-Sukabumi dan Gerakan Mahasiswa Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Sukabumi, Jumat (21/2/2025). Dalam aksi tersebut pengunjuk rasa membawa sejumlah tuntutan, diantaranya menolak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, meminta pemerintah meninjau kembali program Makan Siang Gratis (MBG) hingga terkait RUU perampasan aset. ”Menuntut untuk mencabut instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran karena efisiensi anggaran tersebut tidak berpihak kepada rakyat kemudian kami menolak keras efisiensi anggaran pada sektor pendidikan karena bisa berdampak buruk untuk masa depan generasi bangsa,” ujar koordinator aksi Yogi. Tuntutan lainnya agar ditinjau kembali kebijakan makan bergizi gratis dengan mempertimbangkan efisiensi, pengalokasian anggaran dan kesejahteraan terhadap masyarakat yang lebih luas. “Menuntut pemerintah untuk berhenti membuat kebijakan yang berbasis riset ilmiah dan tidak berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat,” kata Yogi. Mahasiswa juga menuntut agar menjadikan pendidikan sebagai prioritas, karena pendidikan merupakan fundamental terhadap pembangunan bangsa lalu menuntut presiden untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Mahasiswa juga menuntut untuk meninjau ulang mengenai UU Mineral dan batubara mengenai posisi perguruan tinggi dapat dijadikan pihak ketiga dalam pengelolaan tambang Yogi menyatakan tuntutan itu sudah disampaikan kepada DPRD dan telah diterima. “Apabila dalam waktu satu minggu tidak ada tindakan terhadap tuntutan tersebut, maka kami akan turun lagi dengan masa yang lebih banyak,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Rojab Asy’ari menuturkan apa yang menjadi tuntutan dari aksi mahasiswa itu realistis, sebab berdasarkan kajian-kajian di lapangan. Sebagai contoh, ketika Rojab melaksanakan reses, masyarakat lebih banyak menyampaikan terkait KIP dan PKH, sedangkan MBG mendapatkan respons yang minim. ”Justru yang banyak dibahas oleh masyarakat itu berkaitan dengan KIP, PKH kemudian yang lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan begitu banyaknya kritik akan menjadi perbaikan bagi pemerintah pusat, bahwa MBG ini perlu perbaikan dimana-mana,” ujarnya. “Mengenai efisiensi anggaran di bidang pendidikan perlu menjadi sorotan, karena memang pendidikan ini salah satunya berkaitan dengan fokusnya kepada peningkatan sumber daya manusia. Jadi peningkatan sumber daya manusia bukan hanya karena makan, tapi karena memang harus diberikan akses yang seluas-luasnya,” ujarnya. Rojab menyatakan DPRD Kota Sukabumi berkomitmen mempertahankan minimal 20 persen untuk bidang pendidikan, sesuai dengan amanat undang-undang. @andri