Ketua GNPK-RI : Praktek Korupsi di Pemkab Bogor Diduga Belum Tuntas

VISI.NEWS | BANDUNG - Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Jawa Barat Nana S. Hadiwinata menduga kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum tuntas.

"Kami heran kok birokrat di Pemkab Bogor tidak ada jeranya dalam hal menyikapi ini. Sudah dua mantan Bupati RY dan AY masuk ke penjara karena Tipikor, eh ini malah seperti ada kesempatan untuk melakukan hal yang sama," ungkapnya disela-sela menerima pengaduan masyarakat Bogor di kantornya, Komplek Pasir Pogor, Kota Bandung, Rabu (12/10/2022).

Pria yang biasa disapa Abah Nana itu mengatakan, hari ini ia menerima aduan masyarakat terkait dengan mekanisme kerja birokrasi Pemkab Bogor yang terkesan berbelit belit dalam melaksanakan tugasnya terhadap pelayanan masyarakat. "Terutama pengajuan pencairan tagihan sebuah pekerjaan di Dinas PUPR, seperti yang beredar di media online di Kab. Bogor," ujarnya.

Abah Nana dengan tegas mengatakan, jangan sampe dengan berbelit-belitnya proses pencairan tagihan para penyedia jasa, berindikasi adanya dugaan unsur pemerasan dalam hal pencairan, sehingga terjadi Tipikor yang berakibat pada perbuatan melawan hukum.

"Pada hari ini juga, saya akan segera koordinasikan dengan pihak KPK, menegaskan kembali bahwa kasus korupsi di Pemkab Bogor nyaris belum ada dampak terhadap perbaikan pelayanan. Ini harus segera dituntaskan dan kami juga berharap agar KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan Konsultan Managmen Proyek (KMP) yang tupoksinya tidak jelas sehingga dianggap hanya pemborosan keuangan negara, karena KMP itu dipihakketigakan dan dibiayai oleh APBD," tandasnya.

Abah Nana mengingatkan kepada birokrat Pemkab Bogor khususnya Dinas PUPR jangan ada unsur kesengajaan melakukan prosedur yang berbelit-belit dalam proses pencairan dana yang sudah dikerjakan oleh penyedia jasa, sehingga akan terhindar dari dugaan adanya perbuatan melawan hukum (PMH).

Selain itu juga, kata Abah Nana, dengan melakukan berbelit belitnya proses pencairan dana, jelas akan menghambat pada daya serap anggaran Pemkab Bogor secara menyeluruh.