Kemensos Perjuangkan Keluarga Siswa Sekolah Rakyat Target Utama Pemberdayaan

VISI.NEWS | JAKARTA - Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus Kemensos untuk mengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui program sekolah rakyat.

Dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Urgensi Regulasi Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Filantropi dalam Pemberdayaan Masyarakat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta pada Kamis (12/6/2025). Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa selain menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas, keluarga siswa sekolah rakyat juga akan diberdayakan. Ia mengusulkan agar program tersebut dimulai dari keluarga siswa Sekolah Rakyat.

“Kalau saya usul mari kita berangkat dari keluarga siswa Sekolah Rakyat,” ujar Agus Jabo dikutip dari laman resmi Kemensos, Jumat (13/6/2025).

Agus Jabo lantas menerangkan alasan di balik usulannya. Dia memastikan jika memulai program pemberdayaan dari keluarga siswa Sekolah Rakyat, sudah pasti tepat sasaran.

“Itu sudah by name by address dan kita sudah ground-check, kita sudah punya daftarnya, mau ke sana kapan saja ada, dan sudah pasti rata-rata keluarganya buruh, pasti tepat sasaran,” jelasnya di hadapan Staf Ahli Menko PM, perwakilan Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta pihak terkait lainnya.

Hal ini, lanjut Ia, juga selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara menginginkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dididik di sekolah rakyat. Di samping itu keluarganya juga diberdayakan dan rumahnya diperbaiki.

"Presiden memerintahkan negara harus menyekolahkan mereka (anak-anak dari keluarga miskin), terus keluarga dan rumahnya harus kita urus,” kata Agus Jabo.

Berangkat dari argumentasi di atas, Agus Jabo berharap program-program pemberdayaan masyarakat dapat diarahkan ke keluarga siswa Sekolah Rakyat.

Namun, Agus Jabo juga menggarisbawahi bahwa upaya pemberdayaan ini hanya bisa berhasil jika didukung lintas kementerian, lembaga, swasta dan peran aktif masyarakat di bawah komando Kemenko PM. Kolaborasi erat multipihak menjadi kata kunci.