Kemenkes Tindak Dokter Obgyn Garut, Dugaan Pelecehan Saat USG Diusut

VISI.NEWS | GARUT - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menangguhkan sementara izin praktik dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) berinisial MSF yang bertugas di Garut. Penangguhan dilakukan menyusul dugaan kasus pelecehan seksual terhadap pasien perempuan saat pemeriksaan ultrasonografi (USG). Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyatakan bahwa penangguhan Surat Tanda Registrasi (STR) tersebut merupakan langkah preventif sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut. STR merupakan dokumen legal penting yang menjadi syarat bagi dokter untuk menjalankan praktik medis di Indonesia. "Kemenkes RI telah berkoordinasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk menonaktifkan sementara STR-nya, sambil menunggu informasi lanjutan," ujar Aji, Selasa (15/4/2025). Ia menambahkan, penonaktifan dilakukan untuk mencegah kemungkinan munculnya korban lain, namun belum ada kepastian mengenai durasi penangguhan maupun sanksi lanjutan yang akan dijatuhkan. Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Yudi Mulyana Hidayat membenarkan bahwa kasus tersebut mencuat sejak tahun 2024. Ia menegaskan bahwa organisasi profesi tengah melakukan klarifikasi dan investigasi internal, bersama IDI Garut dan Dinas Kesehatan setempat. "Saat ini PP POGI sedang melakukan investigasi dan klarifikasi ulang terhadap bentuk pelanggaran yang dilakukan. Bila terbukti ada pelanggaran etik dan disiplin profesi, POGI tidak akan ragu memberikan sanksi tegas," tegas Yudi. Kasus ini mendapat sorotan publik setelah rekaman CCTV beredar dan memperlihatkan MSF melakukan pemeriksaan USG terhadap seorang pasien di ruangan tanpa kehadiran tenaga kesehatan pendamping. Narasi yang menyertai video menyebut layanan tersebut ditawarkan secara pribadi dan gratis, di luar prosedur resmi klinik. Kepala Dinas Kesehatan Garut, Leli Yuliani, membenarkan insiden tersebut terjadi pada tahun lalu. Ia mengatakan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait guna memastikan kronologi dan unsur pidana dalam peristiwa tersebut. @ffr