Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Bandung akan Perjuangkan sampai Kementrian

Selain rencana audiensi dengan Kementan, Bupati Bandung juga berharap bisa bertemu dengan perwakilan para petani di Kab. Bandung , agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pemberian pupuk bersubsidi.

Sebagai bentuk keberpihakannya kepada para petani, katanya, melalui program kartu tani Sibedas, pihaknya menghibahkan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk para petani. Dalam penyaluran dana hibah itu melalui Bank BJB, sehingga bisa diakses melalui rekening para petani.

"Nah, kaitan dengan Perda No 10 tahun 2021 insya Allah akan diimplentasikan. Supaya ada kejelasan, dan kami akan sampaikan ke Kementan bahwa kami sudah ada Perda. Secara aturan kalau Perda bertabrakan dengan aturan yang diatasnya, ini akan bermasalah. Kan ini sudah jelas, semua para petani dilindungi. Tapi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 dibatasi, khususnya dalam pemberian pupuk subsidi," katanya.

Secara teknis Bupati Bandung menegaskan bahwa dirinya tetap ingin bersilaturahmi dengan para petani."Saya siap hadir dan berdiskusi untuk urusan para petani. Untuk membela para petani dan mengimplementasikan Perda ini," katanya.

Terkait rencana dirinya beraudensi dengan Kementan RI, Bupati Bandung berharap ada perwakilan petani di Kabupaten Bandung yang dapat ikut serta dalam audiensi tersebut.

"Apakah per dapil diwakili satu orang, misalnya komunitas petani Pacira dan Pangalengan masing-masing satu orang, minimal tujuh orang perwakilan untuk audensi dengan Kementan," katanya.

Bupati Dadang Supriatna mengatakan bahwa alokasi penetapan pupuk subsidi tingkat pusat, provinsi dan kabupaten bagi para petani perlu juga mendapat perhatian khusus. "Jangan sampai dari pusat menerima, dari provinsi menerima, dari kabupaten menerima. Jangan sampai seperti itu," tuturnya.

Oleh karenanya dalam hal alokasi dan distribusi pupuk subsidi ini, Bupati Bandung akan menetapkannya bedasarkan data base.