Kejaksaan Negeri Cianjur Tetapkan Tiga Tersangka dalam Kasus Korupsi Agroeduwisata

VISI.NEWS | CIANJUR - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Cianjur kembali menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada program konservasi dan rehabilitasi Agroeduwisata di Kabupaten Cianjur. Program ini bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian Ditjen Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2022. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (4/2/2025), setelah pemeriksaan terhadap 30 saksi dan ditemukannya dua alat bukti yang cukup. Ketiga tersangka tersebut berinisial AK, P, dan D.

• AK ditetapkan sebagai penyalur keuntungan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 501/M.2.27/Fd.2/02/2025.
• Tersangka P dan D, yang berperan sebagai tim ahli, ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 500/M.2.27/Fd.2/02/2025.

Menurut hasil penyelidikan, terdapat kesepakatan pembagian keuntungan yang telah disepakati sejak tahap perencanaan proyek, padahal program ini bersifat swakelola tipe 4 yang semestinya dilaksanakan langsung oleh penerima manfaat tanpa keuntungan tambahan bagi pihak lain. Dalam pencairan tahap pertama, tersangka P menarik seluruh dana yang diterima manfaat, lalu menyalurkannya sebagian kepada tersangka AK, yang kemudian mendistribusikannya kepada beberapa pihak termasuk tersangka DNF dan SO. Sisanya digunakan untuk pengurusan lahan Agroeduwisata. Akibat penyimpangan tersebut, ahli menemukan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp8,8 miliar.

Barang Bukti yang Disita

Dalam penanganan kasus ini, tim penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, yaitu:

1. Lima unit tanah atau bangunan
2. Satu unit kendaraan roda empat
3. Tujuh unit ponsel milik para tersangka
4. Uang tunai Rp420 juta
5. Dokumen terkait program Agroeduwisata di Cianjur

Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiganya kini telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Cianjur untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari, terhitung sejak 4 Februari hingga 23 Februari 2025. @ffr