Kantongi SK DPP, Caretaker DPD KNPI Jabar Diperpanjang

"Kita akhiri istilah dualisme tersebut, dan memang harus benar-benar berakhir, pemuda di Jabar harus bersatu dalam satu kepengurusan DPD KNPI Jabar yang sah secara hukum," ungkapnya.

Sekedar informasi, sejak keterpilihan Ketum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaiatan pada Juli 2022, maka kepengurusan DPP KNPI yang sah dimata hukum yakni atas terbitnya SK Menkumham dan HAKI.

"Dan pemerintah juga telah mengesahkan Ketum Ryano dan jajaran kepengurusan DPP KNPI dengan pelantikan beberapa waktu lalu di Jakarta, artinya sudah tidak ada lagi kubu-kubuan," ucap Kang Hegun.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini Pengurus Caretaker DPD KNPI Jabar menargetkan dengan cepat guna merampungkan upaya rekonsiliasi mulai di Jabar hingga ke seluruh daerah di Jabar.

"Penyatuan KNPI di Jabar hingga tingkat daerah itu penting, dan ditargetkan bisa rampung dalam waktu 2 minggu, namun jika rekonsiliasi itu tetap deadloak maka kita akan segera menggelar Musda," pungkasnya.@eko