Kang DS : Di Kab. Bandung Ada 88.000 Petani yang Harus Diapresiasi

VISI.NEWS | PANGANDARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Pertanian (Distan) melaksanakan sosialisasi membangun profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) pada lingkungan dinas tersebut di Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu (18/5/2024).

Bupati Bandung HM Dadang Supriatna didampingi Kepala Distan Kabupaten Bandung Ningning Hendasah hadir menyampaikan paparan di hadapan para pegawai di lingkungan dinas tersebut.

Hadir pula Gerakan Pemuda Tani Indonesia (Gempita), sebagai Pokja Kementerian Pertanian RI dalam upaya mensukseskan petani milenial untuk meningkatkan produksi pertanian dengan pemanfaatannya teknologi.

Bupati pun turut mengapresiasi Menteri Pertanian yang berencana untuk lebih meningkatkan kapasitas petani melalui beralihnya pemanfaatan teknologi pertanian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung. Hal itu untuk meningkatkan produksi pertanian.

"Artinya Dinas Pertanian harus mempersiapkan tentang perangkat apa saja yang harus disediakan. Pertama adalah lahan, lahan kurang lebih seluas 5000 hektare sebagai demplot nantinya," kata Dadang.

Dengan luas ribuan hektare itu, lanjutnya, apakah dibagi beberapa titik lokus atau satu titik lokus saja. Untuk itu, Dadang menginstruksikan kepada para THL (tenaga harian lepas) di lingkungan kerja Distan untuk mensosialisasikannya.

Ia menyebutkan di Kabupaten Bandung itu ada 88.000 petani yang harus diberikan apresiasi. "Kenapa? Karena semua makanan, pakaian yang dipakai oleh kita sehari-hari berawal daripada hasil keringatnya para petani," katanya.

"Baik itu sepatu, fashion dan semuanya berasal dari para petani. Sebelum jadi kain ada benang. Benang siapa yang produksi, itu para petani. Makanan, para petani yang memproduksi," imbuhnya.

Untuk itu, kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, maka pemerintah daerah ini harus betul-betul fokus bagaimana mendorong para petani untuk meningkatkan produksi pertanian.

"Apalagi saat ini ada peningkatan harga gabah, yang akan naik. Ini saya apresiasi. Pemerintah sudah membuat harga eceran tertinggi di pemerintah, sehingga bisa kolaborasi dengan Bulog terkait hasil produk pertanian tersebut," katanya.

Kang DS juga punya cita-cita ke depan, harus punya rumah komoditi untuk menampung hasil produksi pertanian di setiap kecamatan Kabupaten Bandung.

"Marketnya lokal dulu. Lokal sudah terpenuhi, baru ke tingkat regional, nasional, baru ekspor. Kalau ini sudah bisa terpenuhi, kita lihat hasil produksi masing-masing," ucapnya.

Terkait dengan hal itu, Kang DS mengungkapkan perlu adanya perbaikan lima hal, pertama peningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan paham digitalisasi, kedua big data.

"Big data, kita membutuhkan data yang akurat," katanya.

Ketiga, riset dan development. "Supaya kita dalam menganggarkan dan memprogramkan tidak ada keraguan," katanya.

Keempat, institusi yang kuat. "Bagaimana tingkat loyalitas, totalitas, soliditas, kekompakan," ujarnya.

Kelima adalah pengelolaan keuangan. "Peningkatan SDM yang sifatnya spiritual, yang tentunya kita harus meyakini bahwa kita tanpa agama tidak akan sempurna," katanya.

Maka, imbuh Kang DS, dengan dilaksanakannya capacity building yang dilaksanakan Dinas Pertanian harus diperjuangkan bagaimana nasib para THL (tenaga harian lepas) yang sudah puluhan tahun mengawal Kabupaten Bandung.

"THL ini memberikan penyuluhan kepada para petani, ini sangat luar biasa. Artinya, kita berkomitmen untuk terus mendorong supaya dalam waktu dekat ini para THL ini bisa diangkat menjadi tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," katanya.

Kalau sudah menjadi PPPK, lanjutan, tinggal bagaimana untuk bisa memberikan perhatian lagi.

"Mereka kalau sudah bisa masuk PPPK, hak dan kewajibannya sama," katanya.

Pada dasarnya, katanya, Menteri PAN RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) ini tidak keberatan untuk mengangkat THL menjadi PPPK.

"Asal kemampuan keuangan daerahnya bisa tercukupi," katanya.

Ia berharap dengan adanya kekompakan ini akan ada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

"PAD ini salah satu komitmen kita bagaimana untuk memberikan perhatian kepada THL yang nanti akan diangkat menjadi PPPK. Kalau sudah dijadikan PPPK, gajinya yang dikeluarkan pemerintah daerah. Tapi kita tetap komitmen untuk meningkatkan SDM pegawai," katanya.

"Maka doakan, kami bisa dan mampu untuk bekerjasama terus melakukan inovasi-inovasi apa yang menjadi harapan dan impian secara ideal ini akan betul-betul bisa terwujud di Kabupaten Bandung ke depan," imbuhnya.

@kos