JFCCT Kerja Sama dengan NACC terus Dukung Upaya Antikorupsi
VISI.NEWS | BANGKOK, THAILAND - Joint Foreign Chambers of Commerce (JFCCT) menganjurkan toleransi nol, dan bekerja sama dengan National Anti-Corruption Commission (NACC), Anti-Corruption Organization of Thailand (ACT) dan Thai Collective Action Against Corruption ( CAC) untuk mendukung antikorupsi di Thailand.
Pada tahun 2017, JFCCT mengadakan seminar tentang Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi dengan NACC dan secara resmi bertemu setiap tahun untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran.
Kesimpulan dari seminar tersebut, JFCCT melaporkan bahwa dalam hampir semua kasus, praktik korupsi setidaknya selalu melibatkan dua pihak. Sektor swasta perlu terus melakukan bagian kita untuk mengurangi korupsi.
Jadi JFCCT terus :
- Membuat anggota sadar akan berbagai efek korupsi, dan menjauh dari pandangan bahwa beberapa korupsi tidak apa-apa selama ekonomi terus berjalan dengan baik, atau seseorang mungkin 'kehilangan' jika mereka tidak terlibat.
- Terlibat dalam cara-cara yang bermakna dan tidak hanya token dalam organisasi anti-korupsi. Mengambil tanggung jawab untuk mencapai hasil.
- Membawa perhatian anggota hukum dan perubahan kebijakan
- Memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah untuk mengurangi korupsi.
- Kami sedang mengembangkan Pedoman Perilaku anti-korupsi.
Namun, JFCCT bukanlah badan penegakan, tetapi dapat (dan memang) bertujuan untuk memberikan dampak. Misalnya mensosialisasikan Rule of Law dan benar-benar memahami artinya adalah salah satu cara untuk mendukung penghormatan terhadap hukum yang berlaku di Thailand.
Selain itu, pada 9 Desember 2022, Ketua JFCCT, Vibeke Lyssand Leirvag bertemu dengan NACC, bersama Perdana Menteri Jenderal Prayut, Pol. Jenderal Watcharapol Prasarnrajkit Presiden NACC dan organisasi terkait lainnya pada kesempatan Toleransi Nol "Mengakhiri Korupsi: Kunci untuk Meningkatkan Investasi di Thailand".
Leirvag dengan senang hati berbagi argumen dari JFCCT tentang efek negatif korupsi yang ditimbulkan terhadap Thailand dan daya saingnya untuk investasi yang ada dan baru, serta berbagi serangkaian rekomendasi konkrit bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama guna meningkatkan kemudahan melakukan bisnis. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan perlindungan bagi pelapor dan saksi, pendidikan yang lebih baik, kekuatan investigasi yang lebih kuat, serta pengadilan yang lebih berdaya untuk menegakkan hukuman yang lebih keras.
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!