Inggris Akan Akui Negara Palestina pada September

VISI.NEWS | BANDUNG - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pemerintahannya akan mengakui Negara Palestina secara resmi pada September 2025, jika Israel tidak menyetujui gencatan senjata dan memenuhi sejumlah tuntutan diplomatik utama.

Pernyataan tegas itu disampaikan Starmer dalam pidato kenegaraan dari Downing Street, Selasa (29/7/2025), usai memimpin rapat darurat kabinet di tengah masa reses parlemen.

"Inggris harus mengakhiri situasi yang mengerikan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan, yang menghidupkan kembali prospek solusi dua negara," ujar Starmer.

Ia menegaskan, keputusan pengakuan terhadap Palestina akan diambil secara independen, tanpa intervensi dari pihak luar.

“Tidak seorang pun boleh memiliki hak veto atas keputusan kami,” tandasnya.

Jika rencana itu terwujud, Inggris akan menyusul Perancis, yang lebih dahulu mengumumkan akan mengakui Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September. Kedua negara akan menjadi anggota G7 pertama yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, langkah yang dinilai bisa mengubah dinamika diplomasi global.

Langkah Inggris menuai dukungan luas di dalam negeri. Sedikitnya 220 anggota parlemen lintas partai telah menyerukan pengakuan segera terhadap Palestina. Dukungan juga datang dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras keputusan itu, menyebutnya sebagai 'hadiah bagi Hamas'.

Dalam pidatonya, Starmer juga menuntut Hamas untuk segera membebaskan sandera, menyetujui gencatan senjata, dan tidak berperan dalam pemerintahan Gaza ke depan.

Sebagai bagian dari langkah nyata, pemerintah Inggris telah mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat udara, bekerja sama dengan Yordania. Namun Starmer menekankan, distribusi bantuan jalur darat tetap lebih efektif dan mendesak Israel agar membuka akses tersebut.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy, yang sedang berada di New York untuk menghadiri konferensi PBB terkait konflik Timur Tengah, menyatakan dukungan penuh atas keputusan ini. Ia juga menyinggung tanggung jawab historis Inggris, merujuk pada Deklarasi Balfour 1917 sebagai titik awal keterlibatan Inggris dalam pembentukan negara Israel. @ffr