Hasil Monitoring 40 Tahun, Curah Hujan di Indonesia Mengalami Peningkatan

Sementara itu , Kepala Divisi Perlindungan dan Pengembangan Wilayah Kelola Rakyat - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uslaini Chaus, mengatakan bahwa gerakan untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi krisis iklim masih mengalami banyak tantangan karena belum adanya UU Perubahan Iklim yang bisa menjadi acuan dan payung kebijakan untuk aksi yang dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan.

"Walhi juga memandang perlu mendorong tanggung jawab pelaku usaha yang berkontribusi besar menyumbang emisi CO2 yang memicu terjadinya krisis iklim yang telah menjadi bencana bagi masyarakat dunia khususnya masyarakat yang berada di pulau kecil seperti Kepulauan Seribu di Jakarta dengan melakukan gugatan bersama perwakilan masyarakat terdampak krisis iklim di Pulau Pari Kabupaten Kepulauan Seribu," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Gugatan iklim ini juga bagian dari upaya WALHI untuk membangun kesadaran publik tentang krisis iklim dan penting agar semua orang peduli dan ikut ambil bagian.

“Meningkatnya kejadian bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, abrasi pantai dan lainnya akibat kerusakan lingkungan dan krisis iklim juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah harus menghentikan proyek-proyek pembangunan dan investasi yang katanya sebagai solusi atas krisis iklim namun nyatanya semakin memperparah keadaan, salah satunya.adalah proyek food estate yang memicu deforestasi dan alih fungsi lahan yang justru mengalami gagal tanam dan gagal panen karena ketidaksesuaian lahan dan komoditi yang dibudidayakan. Hal ini bukannya meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi tapi justru berkontribusi pada pelepasan karbon dan mengganggu kestabilan lingkungan,” tuturnya

Uslaini menjelaskan, dengan program untuk mitigasi perubahan iklim seperti FoLU Net Sink dan peningkatan pencapaian NDC (Nationally Determined Contribution) yang ambisius hendaknya diselaraskan dengan kebijakan pemerintah.

"Dengan demikian, pengalihfungsian hutan dan mangrove untuk proyek pembangunan strategis tertentu tidak kembali terjadi,” pungkasnya. @gvr