Donald Trump dan Partai Republik Terpecah soal Nasib TikTok di AS

VISI.NEWS | AMERIKA SERIKAT - Presiden AS terpilih Donald Trump kini berbeda pandangan dengan rekan-rekannya di Partai Republik terkait nasib TikTok di Amerika Serikat. Perbedaan pendapat ini muncul terkait keputusan Presiden Joe Biden untuk menangguhkan aturan yang berpotensi memblokir TikTok secara permanen, dengan alasan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

Kekhawatiran Keamanan Nasional

Pemerintah AS, di bawah Joe Biden, khawatir bahwa ByteDance, induk dari TikTok yang berbasis di China, dapat mengakses data pribadi pengguna TikTok di AS, yang berpotensi dimanfaatkan oleh pemerintah China. Hal ini menjadi kekhawatiran besar terkait potensi eksploitasi data yang bisa membahayakan keamanan dan kepentingan nasional AS. Namun, Trump, yang pada masa kepemimpinannya sebelumnya pernah mencoba memblokir TikTok namun gagal, kini justru membela platform tersebut. Setelah melakukan pertemuan dengan petinggi ByteDance dan TikTok, Trump memandang TikTok memiliki jasa besar dalam kampanye Pilpres AS, yang membantunya menang melawan Kamala Harris dari Partai Demokrat.

Pendapat Trump dan Pengacaranya

Trump secara terbuka menentang larangan TikTok di AS saat ini. Dalam pengajuan hukum yang dilakukan oleh pengacaranya, John Sauer, Trump menyatakan bahwa ia berupaya mencari solusi politik untuk masalah tersebut selama ia menjabat. "Presiden Trump menentang pelarangan TikTok di AS pada saat ini, dan berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada melalui cara-cara politik begitu ia menjabat," tulis Sauer dalam dokumen pengajuannya ke pengadilan.

Perpecahan dalam Partai Republik

Namun, banyak rekan Trump di Partai Republik tidak sependapat dengannya. Mereka menganggap tindakan pemerintahan Biden untuk melarang TikTok sangat penting demi melindungi keamanan nasional dan mencegah potensi ancaman dari Partai Komunis China. Berbagai pejabat dari Partai Republik, termasuk Jaksa Agung dari 22 negara bagian, telah mengajukan laporan kepada pengadilan untuk mendukung tindakan Biden dan menuntut pengadilan untuk menegakkan larangan tersebut. "Mengizinkan TikTok beroperasi di AS tanpa memutuskan hubungannya dengan Partai Komunis China akan membuat warga AS menghadapi risiko Partai Komunis China mengakses dan mengeksploitasi data mereka," tulis pejabat negara tersebut, yang dipimpin oleh Jaksa Agung Montana Austin Knudsen, dalam pernyataannya.

Tantangan Hukum TikTok

Sementara itu, TikTok dan pendukungnya menanggapi tindakan pemerintah sebagai pelanggaran kebebasan berpendapat, mengingat ada sekitar 170 juta pengguna aktif TikTok di AS setiap bulan. "Jika kita memperhitungkan ada 170 juta pengguna aktif TikTok setiap bulan di AS, maka volume kebebasan berpendapat yang terancam adalah yang terbesar dibandingkan kasus MA lainnya dalam sejarah AS," ujar Edgar, yang kini mengajar di Brown University. "Ini adalah kasus kebebasan berpendapat yang paling signifikan setidaknya dalam satu generasi," kata Timothy Edgar, mantan pejabat keamanan dan intelijen nasional AS yang pernah bekerja di pemerintahan kepresidenan Partai Republik dan Demokrat.

Potensi Implikasi bagi MA AS

Perselisihan ini semakin memperbesar tekanan pada Mahkamah Agung (MA) AS, yang mayoritas diisi oleh kubu konservatif, dengan perbandingan 6-3. Perbedaan pandangan ini semakin memperumit proses hukum, dan keputusan dari MA akan menjadi titik penting untuk menentukan nasib TikTok di AS. Mitch McConnell, mantan pemimpin Senat dari Partai Republik, bahkan membandingkan litigasi TikTok dengan penjahat kelas kakap yang meminta "penundaan eksekusi", menggambarkan bahwa perkara ini tidak hanya soal aplikasi, tetapi juga tentang keamanan nasional yang lebih besar.

Keputusan Pengadilan yang Akan Datang

Pemerintahan Biden pada 3 Januari 2025 telah meminta para hakim untuk menolak permintaan Trump yang meminta penundaan larangan TikTok, dan untuk tetap menegakkan aturan yang membatasi operasional aplikasi tersebut di AS. Dengan perselisihan yang semakin tajam, serta dukungan dan oposisi dari berbagai pihak di AS, terutama Partai Republik, masa depan TikTok di pasar terbesar kedua dunia setelah China ini akan segera ditentukan oleh keputusan hukum yang akan datang. @ffr