Ditangan Kang DS, Kabupaten Bandung Raih Penghargaan Kabupaten Informatif

VISI.NEWS | BANDUNG - Pemkab Bandung raih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif kategori Kabupaten/Kota dan Desa Cibiruwetan sebagai Badan Publik Informatif kategori Pemerintah Desa pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2022, di Gedung Sate, Kamis (8/12/2022).

Anugerah ini diberikan berdasarkan hasil monitoring & evaluasi secara elektronik (E-Monev), serta dilakukan penilaian uji publik berdasarkan fakta-fakta di lapangan, cek and ricek oleh Tim Penilai Independen dari Komisi Informasi Jawa Barat.

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dilakukan terhadap 87 badan publik. Dari jumlah tersebut terdapat 39 di antaranya meraih nilai “Informatif”, 9 Badan Publik “Menuju Informatif”, 20 Badan Publik “Cukup Informatif”, dan 13 Badan Publik “Kurang Informatif”, serta 14 Badan Publik “Tidak Informatif”.

Untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Barat terdapat 13 Kabupaten/Kota yang Informatif, diantaranya; Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kota Depok, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Karawang.

Mewakili Bupati Bandung HM Dadang Supriatna (Kang DS), penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Yudi Abdurahman dan Kepala Desa Cibiruwetan Hadian Supriatna. Raihan prestasi kategori Kabupaten Informatif ini telah didapat sebanyak tiga kali berturut-turut sejalan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan. Tentunya, bisa didapatkan atas kerjasama semua pihak yang terus mendukung implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Mengawali sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi ini bisa menjadi sarana introspeksi bagi semua badan publik untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.