Di Tengah Kontroversi, Hari Ini Soeharto Akan Ditetapkan Sebagai Pahlawan

VISI.NEWS | JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan 10 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025) bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Salah satu nama yang disebut akan menerima penghargaan tersebut adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sosok yang hingga kini masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Kabar masuknya nama Soeharto dalam daftar penerima gelar pahlawan nasional dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. “Iya, masuk, nama Pak Soeharto masuk,” ujarnya kepada wartawan di depan kediaman Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025) malam.

Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo telah melakukan finalisasi 10 nama penerima gelar pahlawan nasional bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Selain itu, Prabowo disebut juga menerima masukan dari Ketua MPR, Wakil Ketua DPR, dan sejumlah tokoh nasional lainnya. “Semua masukan telah dipertimbangkan dengan matang agar keputusan Presiden benar-benar mencerminkan penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, penganugerahan gelar pahlawan nasional merupakan bentuk penghormatan terhadap para pendahulu bangsa, termasuk para pemimpin yang memiliki kontribusi besar bagi Indonesia. “Terutama para pemimpin kita yang, bagaimanapun juga, memiliki jasa luar biasa kepada bangsa dan negara,” katanya.

Namun, keputusan tersebut menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Mustasyar PBNU, yang menolak keras rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. “Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” tegasnya di kediamannya di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (9/11/2025).

Gus Mus mengenang, pada masa pemerintahan Soeharto, banyak ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) mengalami perlakuan tidak adil. “Banyak kiai yang diperlakukan semena-mena, papan nama NU tidak boleh dipasang, bahkan ada yang dimasukkan sumur. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri, keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ungkapnya. Ia menilai, orang NU yang setuju dengan gelar itu “tidak memahami sejarah”.