Dedi Mulyadi Prioritaskan Sarana Umum dan Perlindungan Sosial di APBD Jabar
Editor
Desi Rossilawati
Kamis, 8 Mei 2025 | 16:00 WIB
VISI.NEWS | BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu, terutama melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
"Arahkan seluruh alokasi anggaran pada kepentingan publik. Yang pertama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi prioritas. Kedua, pembangunan sarana air bersih rakyat. Kemudian, sarana pendidikan yang memadai, ruang kelas yang baik, lingkungan sekolah yang tertata, dan sistem transportasi penunjang yang layak," ujar Dedi dalam pernyataan resminya, Kamis (8/5/2025).
Program-program yang dirancang dalam Musrenbang ini juga diarahkan agar mendukung percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Gubernur Dedi menyebutkan bahwa masyarakat pra-sejahtera akan menjadi penerima utama manfaat berupa jaminan kesehatan, akses pendidikan hingga perguruan tinggi, serta bantuan untuk kebutuhan tempat tinggal.
"Arahkan pada program kemiskinan, dari sisi jaminan kesehatan, pendidikannya, bila perlu sampai pendidikan tinggi, dan tempat tinggal. Lindungi masyarakat dari kebutuhan akan rumahnya," imbuhnya.
Dedi menekankan bahwa seluruh program pembangunan harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar kebijakan tetap konsisten dan hasilnya terasa langsung oleh masyarakat.
Selain pembangunan fisik dan sosial, Dedi juga menggarisbawahi pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
"Jaga sumber mata air, hindari eksploitasi. Di kota, hutan kota harus terpelihara, di desa, aliran sungai dan lingkungannya harus dirawat. Semua itu bagian dari strategi kemajuan pembangunan," ujarnya.
Guna menjamin transparansi dan keterlibatan masyarakat, Pemprov Jabar juga membuka kanal partisipatif lewat tautan https://bit.ly/form-masukan-musrenbang-2025 agar warga dapat menyampaikan aspirasi langsung. @ffr
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!