Dedi Mulyadi Akan Sidak Sopir Angkot yang Nekat Beroperasi di Puncak Saat Libur Lebaran

VISI.NEWS | BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sopir angkot di kawasan Puncak, Bogor, yang tetap beroperasi saat libur Lebaran meski sudah menerima uang kompensasi dari pemerintah.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pembatasan angkutan umum demi kelancaran arus wisata berjalan efektif, terutama di daerah Puncak. Apalagi banyak angkot yang tertidur masih beroperasi.

"Buat teman-teman sopir angkot di jalur Puncak yang sudah dapat kompensasi, jangan bandel ya," tegas Dedi dikutip dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

Pemprov Jabar sebelumnya telah memberikan insentif kepada para sopir angkot agar tidak beroperasi selama masa liburan Idul Fitri, guna mengurangi kemacetan parah di kawasan wisata Puncak.

Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, masih ada sejumlah sopir yang nekat beroperasi di beberapa titik Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor.

“Saya Akan Kontrol Langsung” ucapa Dedi Mulyadi.

Menanggapi hal ini, Dedi menegaskan dirinya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan aturan ditaati.

"Buat yang di Cipanas dan sekitarnya, nanti saya kontrol lho," ancamnya.

Dedi juga mengingatkan bahwa kompensasi yang diberikan bertujuan agar para sopir bisa menikmati waktu bersama keluarga selama libur Lebaran, sekaligus membantu kelancaran lalu lintas wisatawan.

"Mari kita saling menghargai, kan sudah dikasih uang saku," katanya.

Selain itu, Dedi menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya soal kepentingan wisatawan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan di wilayah Puncak. Pendataan Ulang untuk Sopir yang Belum Mendapat Kompensasi Di sisi lain, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, mengungkapkan bahwa masih ada sopir angkot yang belum menerima kompensasi, sehingga mereka tetap beroperasi karena alasan ekonomi.

“Kami akan lakukan pendataan ulang untuk memastikan siapa saja yang belum mendapat kompensasi,” jelas Dadang dikutip dalam keterangannya.