Daerah Bergerak Wujudkan Sekolah Rakyat

“Sekarang kita persiapkan di bagian selatan, dekat kota. Saya mau cari lagi yang bagian utara, yang jauh dari kota. Karena banyak yang keluarga miskin tinggal di daerah pinggirian,” ungkapnya.

Agas menyampaikan apresiasi terhadap program Sekolah Rakyat yang dinilai mampu menjawab salah satu akar kemiskinan, yakni rendahnya akses dan keberlanjutan pendidikan.

“Salah satu indikator kemiskinan adalah pendidikan kepala keluarga, hanya tamat SD. Nah kalau ini terbawa terus sampai kapanpun, indikator ini tidak akan terselesaikan,” ujarnya.

Ia menyoroti angka partisipasi pendidikan di daerahnya kerap menurun setelah jenjang SD. Hal ini seringkali karena faktor biaya. Ia berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi dari masalah ini.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu, yang menyebutkan Sekolah Rakyat sangat mendukung visi Bupati Sumba Timur, yaitu 'Humba Cerdas'.

“Anak-anak diberi ruang untuk merasakan pendidikan di Sekolah Rakyat. Ini juga menuntaskan krisis pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumba Timur,” ujarnya.

Selain menyiapkan lahan dan dokumen pendukung, Umbu memastikan bahwa Pemkab Sumba Timur aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya dalam hal pengurusan sertifikat dan status lahan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran Kemensos dalam mendampingi proses ini secara intensif.

Desk Sekolah Rakyat dibuka selama lima hari, yakni Rabu–Kamis (16–17 April 2025) dan Senin–Rabu (21–23 April 2025). Melalui desk ini, pemerintah daerah mendapatkan pendampingan teknis langsung dari kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendidasmen), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agama. @desi