Ini Pesan Bupati Dadang Supriatna Pada Rakor dengan Jajarannya

VISI.NEWS | BANDUNG - Bupati Bandung HM Dadang Supriatna menyampaikan beberapa arahan kepada jajarannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kabupaten Bandung.

Acara yang berlangsung di Gedung Moh. Toha, Komplek Perkantoran Pemkab Bandung di Soreang, Senin (26/09/2022) itu, selain dihadiri Bupati, juga Wakil Bupati Bandung Syahrul Gunawan, para kepala dinas, para kabag, para camat, dan pimpinan bank BJB Soreang.

"Besok atau lusa data kembali penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) informasinya laporkan kepada saya, dinsos, camat, desa. Saya tidak mau ada warga Kabupaten Bandung yang kelaparan. Jadi kita harus menyikapi apa yang harus dilakukan. Saya sudah membagikan 100 paket per desa jadi ada 28.000 paket, semuanya akan disalurkan, untuk mengurangi inflasi, dan terbukti itu menurunkan 0,84 persen dalam waktu singkat.

"Begitu para camat ya, silahkan kordinasi dengan dinas terkait, jangan sampai masyarakat mengeluhkan mau makan apa besok itu, pa camat sampaikan pada para kades saya minta data lengkap NKK dan NIK, karena nanti kalo double databasenya akan saya ganti kepada KPM yang baru, jadi kita betul-betul serius terhadap perkembangan inflasi ini, " tandasnya.

Kepada para camat Bupati Dadang minta agar memperhatikan di daerahnya agar betul-betul berkegiatan, begitu juga elemen pemudanya

"Tolong kepada para camat perhatikan daerah mana yang betul betul, maaf tidak ada kegiatan. Laporkan kepada Dinas Sosial, gerakan juga Karang Tarunanya, semua elemen masyarakat, sehingga tidak ada kata saling tuding. Jangan ada miskomunikasi, fokus untuk bekerja, fokus untuk menumbuhkan ekonomi yang lebih baik lagi, terlepas dengan apa caranya yang penting ada karya dan kerja nyata," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar banyak melakukan aktivitas dan terus memberikan inovasi yang implementatif.

"Supaya kita terus berkelanjutan menanggapi persoalan yang banyak terjadi di lapangan, kita harus terus saling mengingatkan dan mengarahkan. Terkait anggaran sudah disahkan oleh DPR dan undang-undangnya sudah jelas. Tidak ada program fiktif, ini semua jelas demi Kabupaten Bandung yang lebih baik lagi," ungkap Dadang.