Bupati Bandung Akan Memberikan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Operasional Kepada FPRB

VISI.NEWS | KAB. BANDUNG - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama turut memberikan apresiasi terhadap Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bandung karena kerap hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak bencana alam.

"Itu sebagai wujud kepedulian FPRB selalu relawan yang selalu hadir di lokasi yang memang terdampak bencana alam," kata Uka Suska saat menghadiri pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) III FPRB Kabupaten Bandung di Gedung Dewi Sartika Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Selasa (10/12/2024).

Uka Suska mengatakan bahwa Pemkab Bandung melalui kebijakan Bupati Bandung Dadang Supriatna berencana memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada FPRB untuk perlindungan diri dan keamanan bagi para relawan. Selain itu, Bupati Bandung akan memberikan dana operasional kepada FPRB untuk kepentingan sosialisasi dan edukasi kebencanaan di tengah-tengah masyarakat saat berada di lapangan.

"Pemberian BPJS Ketenagakerjaan kepada FPRB memang diharuskan, karena mereka berhadapan dengan bencana. Jadi perlu ada perlindungan bagi FPRB itu sendiri karena yang dihadapi masalah bencana alam," katanya.

Uka Suska mengatakan dengan adanya pemberian BPJS Ketenagakerjaan itu untuk memberikan ketenangan bagi anggota FPRB Kabupaten Bandung yang melaksanakan tugas dalam rangka penanganan bencana bersama BPBD.

"Pemberian BPJS Ketenagakerjaan kepada FPRB, itu untuk memberikan rasa aman dalam jaminan kehidupan bagi mereka saat melaksanakan tugas di lapangan. Karena tak jarang pula, para relawan itu saat melaksanakan tugas kemanusiaan di lokasi bencana mengalami kecelakaan atau jadi korban. Jadi pemberian BPJS Ketenagakerjaan kepada FPRB itu merupakan hal yang sangat baik," ujarnya.

Uka Suska menyebutkan bahwa Pemkab Bandung melalui BPBD akan menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

"Namun dalam pelaksanannya nanti, BPBD bersinergi dengan FPRB. Termasuk dalam memberikan edukasi kebencanaan berkaitan dengan simulasi bencana kepada masyarakat," katanya.

Uka Suska berharap apa yang menjadi rencana kerja Pemkab Bandung itu dapat memotivasi para relawan untuk lebih semangat dalam melakukan penanganan kebencanaan.

"Walaupun para relawan itu tidak menuntut. Namun setelah melihat peranan FPRB itu sangat penting keberadaannya, apalagi BPBD juga merasa terbantu dengan kehadiran atau keberadaan FPRB tersebut," katanya.

Uka Suska menyebutkan keberadaan FPRB ini bukan hanya dalam penanganan kebencanaan saja, juga turut memberikan masukan dan kajian-kajian terkait kebencanaan di Kabupaten Bandung.

"Termasuk FPRB juga sering melaksanakan diskusi dan memberikan wawasan dalam kebencanaan. Melalui pelaksanaan diskusi itu, memunculkan gagasan-gagasan dalam pengurangan risiko bencana. Apalagi Kabupaten Bandung masuk daerah rawan bencana," ucapnya.

Ia juga menyebutkan para relawan yang tergabung dalam FPRB itu sudah paham terkait dengan ancaman kebencanaan yang ada di Kabupaten Bandung. Termasuk bagaimana solusinya.

"Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung juga sudah memiliki kajian risiko bencana. Juga sudah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana, kemudian rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan tahun ini menyusun rencana kontijensi atau rencana aksinya," jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya hal itu menjadi salah satu bahan bagi FPRB. Kemudian BPBD mengimplementasikan daripada beberapa kebijakan tersebut.

Di akhir pelaksanaan Musda III FPRB Kabupaten Bandung itu, Uka Suska menjelaskan pelaksanaan Musda III FPRB bahwa setelah melalui proses musyawarah dan mufakat dari 2 calon (Abah Dj dan Wa Cecep) kemudian disepakati secara penuh oleh semua pihak dan menunjuk Wa Cecep sebagai Ketua FPRB Periode 2024-2028.

"Selanjutnya akan dilaksanakan penyusunan pengurus FPRB," katanya. @kos