BPKP Ingin Setiap Rupiah Berikan Manfaat Maksimal

Penyelarasan perencanaan juga menjadi fokus agar burden sharing antara pusat dan daerah, serta pembangunan berbasis kewilayahan dapat berjalan optimal.

Pengawasan yang dilakukan BPKP juga harus memperhatikan pelajaran dari pengalaman sebelumnya, termasuk komunikasi dengan pimpinan daerah.

"Pelaksana evaluasi diharapkan memiliki pemahaman menyeluruh terhadap perencanaan strategis jangka menengah dan panjang, serta alokasi waktu yang memadai untuk mendapatkan kesimpulan yang kuat. Perbaikan perencanaan dimulai dengan pemahaman yang baik terhadap isu utama, kondisi saat ini, dan tujuan pemerintah daerah," ujar Suhartono.

Sebagai tindak lanjut, lanjutnya, seluruh direktorat di lingkungan Deputi Bidang PPKD, bersama unit kerja perwakilan BPKP, siap untuk meningkatkan pengawasan perencanaan dan penganggaran daerah.

"Kolaborasi dengan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) daerah menjadi kunci pengembangan roadmap pembinaan terintegrasi yang memanfaatkan sumber daya secara optimal," ucapnya @desi