Bos BGN Ungkap 80 Sekolah Swasta Elite Dikecualikan dari Program MBG

VISI.NEWS - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan sekitar 80 sekolah swasta di Indonesia telah dikecualikan dari penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah swasta yang dinilai masuk kategori elite dan dianggap tidak membutuhkan bantuan program MBG dari pemerintah.

"Sudah kita sisir, sekarang ini kan kita udah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite kan saya kira tidak membutuhkan MBG," kata Sudaryono dalam keterangannya dikutip, Jumat (28/8/2026).

Sudaryono mengatakan pengecualian tersebut telah diberlakukan. Sekolah yang masuk daftar pengecualian tidak lagi mendapatkan alokasi MBG dari pemerintah.

"80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya. Itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG," ujarnya.

Menurut Sudaryono, evaluasi terhadap penerima MBG juga berkaitan dengan kebutuhan anggaran. Dengan tidak memberikan alokasi kepada sekolah yang dinilai tidak membutuhkan, anggaran program dapat disesuaikan dengan sasaran penerima.

Ia mencontohkan SMA Taruna Nusantara dan sekolah Kemala Bhayangkara sebagai beberapa sekolah yang tidak mendapatkan alokasi MBG.

Sekolah-sekolah tersebut dinilai memiliki sistem pendidikan berasrama dan telah mengatur kebutuhan konsumsi para siswanya secara mandiri.

"Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara, kemudian Kemala Bhayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama," ujar Sudaryono.

Sudaryono juga menyinggung pengalamannya ketika bersekolah di SMA Taruna Nusantara. Menurutnya, sekolah tersebut tidak mendapatkan program MBG karena kebutuhan konsumsi siswa telah menjadi bagian dari pengelolaan sekolah.

Sudaryono mengatakan masyarakat dapat mengetahui sekolah yang tidak mendapatkan alokasi MBG melalui Radar MBG.

"Anda bisa cek di Radar MBG. Cek aja, misalnya masukkan aja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Taruna Bhayangkara misalnya. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG," tutur Sudaryono.

Ia memastikan penajaman anggaran program MBG telah dilakukan. Namun, Sudaryono belum dapat merinci jumlah penghematan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Terkait anggaran MBG 2027, Sudaryono menyebut pemerintah telah mengumumkan alokasi sebesar Rp240 triliun. Ia menegaskan angka tersebut bukan Rp480 triliun.