BGN Hentikan MBG Selama Libur Sekolah, Hemat Anggaran Rp 3 T

VISI.NEWS | JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bagian dari penyesuaian operasional program dan upaya penataan tata kelola pelaksanaannya.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, mengatakan penghentian sementara program MBG diatur dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur.

"Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026," kata Sari dalam keterangannya dikutip, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk mendukung optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, serta standardisasi pelaksanaan program MBG. Selain itu, masa libur sekolah dimanfaatkan untuk melakukan penataan ulang terhadap program tersebut.

Sari menjelaskan masa libur sekolah secara resmi berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026. Berbeda dengan periode Ramadan sebelumnya yang tetap menyalurkan MBG melalui sistem bundling, distribusi program kali ini dihentikan selama masa liburan.

"Kami ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini," ujarnya.

BGN Hapus 76 Sekolah dari Daftar Penerima MBG

Selain penghentian sementara distribusi MBG, BGN juga memutuskan menghentikan penyaluran program kepada 76 sekolah di Pulau Jawa. Sekolah-sekolah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri sehingga tidak lagi memerlukan intervensi pemerintah.

"Sampai dengan hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa yang juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ. Kita akan memfokuskan program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," kata Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari

Ia menjelaskan penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria yang disusun BGN, termasuk kemampuan siswa dan lingkungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," ujarnya.

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan. BGN berencana memperluas cakupan program ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak yang mengalami kerentanan gizi.

"Karena itu, pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," tuturnya.

Sari menambahkan penghentian distribusi MBG selama masa liburan sekolah juga berdampak pada penghentian sementara insentif operasional seluruh SPPG yang terlibat dalam program tersebut.

Berdasarkan data BGN, saat ini terdapat sekitar 27.820 SPPG yang telah beroperasi. Dengan tidak dibayarkannya insentif selama 18 hari masa libur sekolah, BGN memperkirakan efisiensi anggaran yang diperoleh dapat mencapai sekitar Rp3 triliun.

"Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp 3.004.560.000.000" ungkapnya.