Banyak Lahan Terbengkalai Milik Pemerintah Pusat Di Wilayah Jabar, Ahmad : DPRD Jabar Terus Bangun Komunikasi Dengan DPR

VISI.NEWS |BANDUNG - Anggota DPRD Jabar Ahmad Hidayat mengusulkan agar jutaan hektar lahan tidur milik pemerintah pusat yang ada di wilayah Jabar bisa dikelola oleh masyarakat.

Usulan tersebut tentunya sudah disampaikan langsung oleh perwakilan Anggota DPRD Jabar terhadap Badan Legislasi DPR RI saat melakukan kunjungan ke Jabar.

"Pengelolaan lahan tidur oleh masyarakat di Jabar juga bisa menjadi salah satu solusi agar Indonesia terhindar dari krisis pangan, te tuntunya harus didukung oleh regulasi dan perizinan yang baik," katanya.

Menurutnya, Jabar belum ada dukungan regulasi dan perizinan untuk memanfaatkan semua potensi lahan yang ada, lahan tidur merupakan kewenangan pemerintah pusat, aehingga belum bisa dimanfaatkan secara baik

"Untuk itu agar bjsa dimanfaatkan dengan baik, guna kepentingan nasional khusunya untuk ketahanan pangan, khususnya untuk warga Jabar, maka diperlukan regulasi dan perizinan yang mengikat," sambungnya.

Menurut informasi, lahan tidur yang berjumlah hingga jutaan hektar itu mayoritas dikuasai PTPN VIII dan Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jika terjadi krisis pangan, Jabar dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia jelas akan paling terdampak, jadi harus ada swasembada pangan untuk masyarakat Jabar," ungkapnya.

Oleh karena itu, solusi untuk memanfaatkan jutaan lahan tidur di Jabar, DPRD Jabar terus berupaya melakukan komunikasi untuk mengusulkan ke DPR Presiden dan kementerian terkait.

"Intinya adalah bagaimana kemudian agar lahan tidur ini bisa digunakan secara optimal demi menunjang fungsi ketahanan pangan secara nasional," ujar Ahmad.

Terakhir, lahan yang kewenangannya berada di tangan Pemprov Jabar, tentunya harus bisa diselesaikan di tingkat Jabar sehingga lahan tidur tersebut bisa dimanfaatkan maksimal oleh warga masyarakat Jabar

"Pak Gubernur sudah menyetujui, DPRD juga mendukung, namun jumlah lahannya tidak seberapa dibanding lahan terbengkalai yang menjadi kewenangan pusat," pungkasnya. @eko.