Arab Saudi Catat Lebih dari 17.800 Pelanggaran Terkait Tinggal dan Ketenagakerjaan

VISI.NEWS | RIYADH - Antara 11 hingga 17 Desember 2025, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melaksanakan kampanye inspeksi intensif di seluruh Kerajaan, yang mengarah pada pencatatan 17.880 pelanggaran terkait hukum tinggal, ketenagakerjaan, dan keamanan perbatasan. Upaya ini merupakan bagian dari operasi berkelanjutan untuk menegakkan kepatuhan terhadap kerangka hukum negara dan menjaga keamanan nasional. Demikian dikutif dari Arab News, Minggu (21/12/2025).

Dari total pelanggaran yang tercatat, 11.190 di antaranya terkait masalah izin tinggal, 3.801 terkait keamanan perbatasan, dan 2.889 terkait pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Inspeksi ini sangat penting untuk mengidentifikasi kegiatan legal dan ilegal yang dapat memengaruhi sistem sosial dan ekonomi Kerajaan.

Otoritas perbatasan melakukan sejumlah penangkapan signifikan, dengan menangkap 1.509 individu yang mencoba memasuki Arab Saudi secara ilegal. Dari jumlah ini, 44 persen adalah warga Yaman, sementara 55 persen adalah warga Etiopia. Selain mereka yang mencoba masuk ke Kerajaan, 40 individu juga ditangkap karena mencoba meninggalkan negara tanpa izin yang sah.

Dalam langkah penindakan lebih lanjut, otoritas Saudi menahan 15 individu yang terlibat dalam memfasilitasi masuknya ekspatriat secara ilegal. Mereka diduga terlibat dalam kegiatan transportasi, penampungan, atau pengangkatan tenaga kerja yang melanggar hukum, yang berkontribusi pada pergerakan orang-orang ilegal melintasi perbatasan.

Saat ini, terdapat 29.771 ekspatriat, termasuk 28.198 pria dan 1.573 wanita, yang sedang menjalani prosedur hukum untuk menegakkan regulasi Arab Saudi. Para ekspatriat ini sedang diproses untuk menentukan status hukum mereka dan apakah mereka memenuhi syarat untuk tetap berada di Kerajaan atau akan dideportasi.

Selain itu, 20.282 individu telah ditahan karena pelanggaran dan telah diberikan instruksi untuk menghubungi kedutaan atau konsulat negara mereka untuk memperoleh dokumen perjalanan yang sah untuk keberangkatan. Ini menyoroti upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka yang melanggar regulasi diberi petunjuk yang jelas tentang bagaimana cara meninggalkan Kerajaan secara legal.