Anies Baswedan: Tak Ada Keluhan dari Sopir JakLingko Saat Saya Menjabat Gubernur Jakarta

VISI.NEWS | JAKARTA - Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti demonstrasi yang dilakukan oleh sopir JakLingko dan angkutan reguler di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 30 Juli 2024. Anies menyatakan bahwa selama masa jabatannya sebagai Gubernur, ia tidak pernah menerima keluhan serupa dari massa sopir JakLingko.

"Saat kami dulu melakukan hal yang sama, Alhamdulillah tidak pernah ada keluhan-keluhan," kata Anies di Jakarta pada hari yang sama. Ia mengaku tidak mengetahui secara rinci duduk perkara yang menyebabkan gedung Balai Kota Jakarta digeruduk oleh massa pendemo.

Anies menjelaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia menyusun sebuah sistem yang melibatkan usaha dan tenaga kerja dengan prinsip keadilan. "Ketika kita menyusun sebuah sistem yang melibatkan kegiatan usaha dan melibatkan tenaga kerja, maka sistem itu harus adil. Sehingga usaha yang terlibat itu mendapatkan porsi yang baik," jelas mantan calon presiden tersebut.

Lebih lanjut, Anies juga menyinggung tentang anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov Jakarta. Ia berharap bahwa aksi massa yang terjadi bukan disebabkan oleh ketidakadilan dalam pengelolaan anggaran. "Seperti misalnya gaji, itu adalah bagian dari perencanaan, bagian dari penyusunan sistem. Jadi, prinsip itu yang harus dipegang dan kalau itu ada insyaallah bisa berjalan lancar," ujar Anies.

Demonstrasi tersebut dilakukan oleh massa sopir JakLingko dan angkutan reguler yang menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemprov Jakarta mengenai masalah yang mereka hadapi. Ketua Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB), Berman Limbong, mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan dua hal utama kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo. Limbong menyebut bahwa Syafrin berjanji akan memberikan toleransi selama satu tahun untuk mikrolet reguler memperpanjang KIR kendaraannya.

Aksi ini merupakan bagian dari upaya para sopir angkutan umum untuk menyuarakan keluhan dan permintaan mereka terkait regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Demonstrasi berlangsung damai dengan harapan Pemprov Jakarta dapat merespons tuntutan mereka secara adil dan bijaksana.