Ahmad : Dirasa Bermanfaat, Program Rutilahu Harus Lebih Masif

VISI.NEWS | BANDUNG - Program rumah tinggal layak huni (Rutilahu) terus dilaksanakan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dengan pengawasan yang ketat dari legislatif yakni dari jajaran
DPRD Jabar.

Tak hanya mengawasi, menurut Anggota DPRD Jabar Fraksi Golkar, Ahmad Hidayat, seluruh Anggota
Fraksi dan unsur pimpinan DPRD Jabar terus mendorong dan memberikan dukungan kepada Pemprov
Jabar untuk semakin masif dalam menggelontorkan anggaran.

“Anggaran dimaksud tidak lain adalah, untuk menyasar rumah tinggal masyarakat yang bisa masuk
dalam program rutilahu, seperti pada tahun ini Pemprov Jabar sudah merehab sebanyak 74.000 unit
rumah yang masuk dalam program rutilahu,” katanya.

Di 2023, lanjut Ahmad, APBD 2023 diketahui akan mengakomodir 10.000 rumah dengan target sebanyak
100.000 ribu rumah, meski demikian kaitan dengan ketersediaan anggaran rutilahu tersebut, besar
kemungkinan sisanya akan teralokasikan pada anggaran perubahan.

“Sisanya, sepertinya akan dialokasikan pada anggaran perubahan 2023, sehingga target atau capaian
program rutilahu tersebjut dapat terlaksana,” ujarnya.

Oleh karena itu, masyarakat dan pihak terkait diminta untuk paham kaitan prosedur program rutilahu
yang dijalankan Pemprov Jabar ini, karena menurut Undang-undang No 23 Tahun 2012, Pemprov Jabar
tidak boleh menggelontorkan bantuan langsung ke masyarakat namun harus melalui lembaga terkait.

“Untuk di kabupaten, Pemprov berkolaborasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
sementara di kota lembaga yang digandeng adalah Badang Keswadayaan Masyarakat (BKM),” ungkap
Ahmad.

Dijelaskan Ahmad, LPM dan BKM tersebut bertugas untuk melakukan input data kemudian mengajukan
proposal per unit atau rumah, setelah itu dilakukan verifikasi oleh para pendamping rutilahu yang sudah
disipkan disetiap kota kabupaten.