Agar Diakui Global, Samuel Wattimena Usulkan Roadmap Teknis Destinasi Super Prioritas

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Samuel Wattimena, mendorong pemerintah dalam hal ini Menteri Pariwisata untuk menyusun roadmap teknis dan standar nasional guna membantu daerah, khususnya Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), agar mampu menembus pengakuan dan penghargaan internasional.

Samuel juga membahas mengenai capaian 154 penghargaan pariwisata Indonesia sepanjang 2025 yang diraih oleh Menteri Pariwisata.

Samuel menilai capaian ratusan penghargaan tersebut patut diapresiasi, namun belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan pembangunan pariwisata nasional. Ia menyoroti masih dominannya daerah tertentu, terutama Bali, yang meraih 41 penghargaan, sementara sejumlah DPSP justru belum tersentuh pengakuan global.

“Kita punya 5 destinasi super prioritas, tapi tidak semuanya masuk radar lembaga internasional seperti New York Times, National Geographic, atau Forbes,” ujar Samuel dalam Rapat Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata, Rabu (4/2/2026).

Beberapa destinasi yang disorot belum memperoleh pengakuan internasional antara lain Danau Toba, Likupang, Bangka Belitung, Wakatobi, Morotai, dan Bromo.

Samuel mengakui bahwa tantangan utama pengembangan pariwisata daerah saat ini adalah keterbatasan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, menurutnya kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda langkah strategis.

“Kita tahu anggaran kecil, tapi kita perlu mulai. Kalau tidak dimulai sekarang, daerah-daerah ini akan terus tertinggal,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat dalam menyiapkan destinasi agar memenuhi standar global.

Dalam pandangannya, daerah membutuhkan panduan teknis yang konkret, mulai dari standarisasi keselamatan, kualitas layanan, keberlanjutan, hingga kesiapan data dan narasi destinasi.

“Apa artefaknya, apa standarnya, dan data apa yang harus disiapkan daerah supaya siap dinilai dan diangkat ke tingkat internasional, itu yang perlu diarahkan,” kata Samuel.

Samuel juga menegaskan bahwa DPR, melalui para anggota yang memiliki daerah pemilihan, siap menjadi jembatan koordinasi antara pusat dan daerah. Dengan arahan yang jelas, menurutnya, pengembangan pariwisata bisa dimulai dari desa dan komunitas lokal.

Ia menilai paparan kementerian, khususnya pada bagian perencanaan ke depan, sudah menunjukkan arah yang menjanjikan dan tinggal diperkuat dengan sinergi lintas sektor.

“Kami di DPR pasti bisa ikut mendukung pariwisata di konstituen masing-masing, tapi memang perlu pengarahan yang lebih detail dan terstruktur,” pungkasnya. @givary