1.536 Rumah Rusak di Kawasan Transmigrasi NTT, Anggaran Jalan Dialihkan

VISI.NEWS - Sebanyak 1.536 unit rumah di empat kawasan transmigrasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang menerjang wilayah tersebut. Bencana tersebut berdampak terhadap sedikitnya 1.043 kepala keluarga (KK).

Menteri Transmigrasi (Mentrans), M Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengonfirmasi data kerusakan tersebut saat meninjau kawasan transmigrasi Macang Tanggar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis (27/8/2026).

"Total transmigran yang terdampak sekitar 1.043 KK dan total rumah yang rusak 1.536 unit," ujar Iftitah.

Kerusakan rumah tersebar di empat kawasan transmigrasi yang berada di empat kabupaten. Kabupaten Nagekeo menjadi wilayah dengan jumlah rumah rusak terbanyak.

Berikut rincian kerusakan rumah di kawasan transmigrasi terdampak:

• Mbai, Kabupaten Nagekeo: 897 unit rumah.

  BACA JUGA

  Ahli Ungkap Waktu Tidur yang Tepat untuk Jaga Energi

• Bajawa, Kabupaten Ngada: 369 unit rumah.

• Maukaro, Kabupaten Ende: 140 unit rumah.

• Komodo Sano Ngoang, Kabupaten Manggarai Barat: 130 unit rumah.

Anggaran Infrastruktur Jalan Dialihkan

Merespons tingkat kerusakan tersebut, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah memproses revisi anggaran APBN agar dana penanganan bencana dapat segera disalurkan.

Besaran total alokasi anggaran yang akan digeser masih dalam tahap perhitungan dan koordinasi lintas kementerian.

Salah satu langkah yang disiapkan Kementrans adalah mengalihkan pagu anggaran infrastruktur jalan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan akibat gempa.

"Contohnya yang kita tinjau di madrasah. Kita lakukan realokasi budget, yang tadinya untuk infrastruktur jalan menjadi perbaikan madrasah," kata Iftitah.

Pengalihan anggaran tersebut dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar di kawasan transmigrasi tetap dapat berjalan. Kementrans telah menyiapkan anggaran rehabilitasi sekolah tahap awal sebesar Rp200 juta.

Untuk pemulihan bangunan dan infrastruktur dalam skala besar, Kementrans berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki kewenangan utama di sektor infrastruktur.

"Bagi rakyat yang paling penting bukan siapa instansinya, PU atau Transmigrasi. Bagi rakyat adalah solusi itu terwujud," tegas Iftitah.

Pada masa tanggap darurat, Kementrans juga telah mendistribusikan bantuan logistik tahap awal kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut berupa beras, gula, minyak goreng, makanan instan, dan air mineral.

Selain menggunakan alokasi APBN, bantuan mandiri berupa donasi pegawai Kementrans dan Kementerian Desa (Kemendes) senilai Rp100 juta turut disalurkan untuk membantu korban gempa di NTT.